Para Kades Khawatir APBDes Dipotong, Yandri : Saya Pastikan Dana Desa Tidak Dipotong.

Jakarta, ABBITV.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menepis kekhawatiran sejumlah kepala desa terkait potensi berkurangnya anggaran pembangunan desa akibat program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Ia menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak dipotong maupun diambil pemerintah untuk membiayai program tersebut.

Namun, di tengah jaminan tersebut, mekanisme pembiayaan pembangunan gerai Kopdes Merah Putih masih menjadi perhatian. Sebab, kekhawatiran pemerintah desa tidak hanya berkaitan dengan pemotongan langsung APBDes, tetapi juga potensi beban pembayaran pembiayaan yang dapat memengaruhi kemampuan keuangan desa.

Yandri menyatakan, keberadaan Kopdes Merah Putih justru akan memberikan keuntungan ekonomi bagi desa. Menurutnya, seluruh aset koperasi menjadi milik desa, sementara sebagian pendapatannya dialokasikan sebagai pendapatan desa.

“Enggak terpotong. Karena Kopdes itu milik desa. Seratus persen asetnya menjadi milik desa. Yang bekerja orang desa. Hasil pendapatannya 20 persen menjadi pendapatan desa. Jadi enggak ada yang dipotong dan desa enggak dirugikan, justru diuntungkan karena ada kegiatan ekonomi,” kata Yandri, dikutip radarbanten Selasa (03/11/2026).

Ia menjelaskan, Kopdes Merah Putih dirancang untuk membangun pusat-pusat kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan. Koperasi tersebut juga diharapkan mempermudah masyarakat memperoleh berbagai kebutuhan pokok, termasuk pupuk dan barang bersubsidi.

Menurut Yandri, selama ini masyarakat desa belum sepenuhnya mendapatkan kemudahan akses terhadap sejumlah komoditas bersubsidi. Melalui Kopdes Merah Putih, distribusi kebutuhan tersebut diharapkan semakin mudah menjangkau masyarakat dengan harga sesuai ketentuan subsidi.

Yandri kembali menegaskan bahwa pemerintah pusat maupun Kementerian Desa tidak mengambil dana desa untuk membiayai program Kopdes Merah Putih.

“Saya pastikan dana desa tidak dipotong. Tidak diambil nama pusat, tidak ada rekomendasi Mendes, ratusan rupiah pun enggak ada. Kembali semua ke desa, dalam bentuk aset, ekonomi tadi,” ujarnya.

Terkait kekhawatiran terganggunya pembangunan infrastruktur desa akibat pembiayaan Kopdes, Yandri menyatakan pembangunan jalan dan jembatan tetap berjalan melalui program pemerintah.

Ia menilai, Kopdes Merah Putih tidak semestinya dipandang sebagai penghambat pembangunan desa. Sebaliknya, program tersebut diklaim dapat meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat perdesaan.

Meski demikian, pernyataan Mendes PDT tersebut belum menguraikan secara terperinci mekanisme pembiayaan pembangunan gerai Kopdes, termasuk sumber pembayaran cicilan dan konsekuensinya apabila usaha koperasi belum menghasilkan keuntungan yang mencukupi.

Hal ini menjadi penting karena kekhawatiran sejumlah kepala desa bukan semata-mata mengenai pemotongan langsung APBDes. Mereka juga mencermati kemungkinan munculnya kewajiban pembayaran pembiayaan gerai yang berpotensi berdampak terhadap kemampuan keuangan desa dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.

Selain itu, klaim bahwa 20 persen pendapatan Kopdes dialokasikan untuk desa juga masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Terutama mengenai dasar penghitungan, jenis pendapatan yang menjadi acuan, serta mekanisme penyalurannya kepada pemerintah desa.

Dengan demikian, jaminan bahwa APBDes tidak dipotong perlu disertai transparansi mengenai skema pembiayaan, tanggung jawab pembayaran, serta risiko usaha Kopdes Merah Putih. Kejelasan tersebut diperlukan agar program penguatan ekonomi desa tidak justru membebani keuangan desa atau menggeser prioritas pembangunan dan pelayanan masyarakat.