Massa SPPG Demo Di Mabes Polri, Isu MBG Hingga Impor Mobil Dari India

Jakarta, ABBITV.com – Sekelompok aktivis yang menamakan diri Solidaritas Pemuda dan Pelajar ber-Gerak (SPPG) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026). Aksi tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan dilaporkan berjalan tertib.

Dalam aksi tersebut, sekitar 50 peserta demonstrasi mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol perlawanan terhadap berbagai kebijakan yang mereka anggap belum berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Koordinator lapangan aksi, Faisal, menyebut demonstrasi tersebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi secara konstitusional terhadap sejumlah persoalan sosial dan kebijakan publik yang tengah menjadi perhatian.

“Suara rakyat adalah kekuatan perubahan. Kami hadir untuk memastikan negara tidak abai terhadap keresahan warganya,” ujar Faisal dalam orasinya, dikutip dari Berimbang.com.

Salah satu tuntutan utama massa adalah desakan agar aparat kepolisian mengusut dugaan teror dan intimidasi terhadap Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto. Massa meminta penanganan kasus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa intimidasi terhadap pihak yang menyampaikan kritik.

Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan dugaan tersebut.

Dalam aksinya, massa juga menyinggung isu kematian seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur yang sebelumnya ramai diperbincangkan publik. Peristiwa tersebut dikaitkan dengan persoalan akses pendidikan dan kesenjangan sosial, yang menurut mereka masih menjadi tantangan serius di Indonesia.

Selain itu, SPPG turut mengkritisi rencana keterlibatan aparat kepolisian dalam program distribusi atau pengawasan Program MBG. Massa menilai tugas utama kepolisian seharusnya tetap berfokus pada penegakan hukum, perlindungan masyarakat, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Mereka juga menyampaikan penolakan terhadap rencana impor 105 ribu unit mobil pick-up untuk program Koperasi Desa Merah Putih. Menurut mereka, kebijakan tersebut dinilai berpotensi berdampak pada industri otomotif nasional serta tenaga kerja dalam negeri.

Tak hanya itu, massa aksi juga menolak rencana keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) dengan estimasi iuran sekitar Rp17 triliun. Mereka menilai anggaran tersebut sebaiknya dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Aksi yang berlangsung di dua titik tersebut berjalan damai dengan pengamanan aparat kepolisian. Massa menegaskan bahwa aksi dilakukan secara konstitusional dan mengajak masyarakat sipil serta mahasiswa untuk terus menyuarakan aspirasi secara tertib.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah terkait sejumlah tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.

Pengamat politik menilai aksi demonstrasi tersebut mencerminkan meningkatnya partisipasi kelompok muda dalam isu-isu kebijakan publik, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan. Namun, ia juga menekankan pentingnya ruang dialog yang lebih terbuka antara pemerintah, aparat, dan kelompok masyarakat sipil agar aspirasi tidak berhenti pada aksi jalanan semata.

Di sisi lain, pengamat keamanan menilai penyampaian pendapat di ruang publik tetap perlu menjaga ketertiban serta menghindari potensi provokasi, agar substansi tuntutan dapat tersampaikan secara efektif tanpa mengganggu stabilitas keamanan nasional.